Ketika Kebijakan Memakan Pembuat Kebijakan
Hari ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan seorang
perwira tinggi di ruang kerjanya. Kesempatan yang jarang. Dari
perbincangan singkat itu, saya menangkap jika beliau mengerti benar
bagaimana kecepatan memperoleh informasi sangat membantu tugas beliau
dalam mengungkap kejahatan dan membekuk pelaku kejahatan istimewa/luar
biasa.
Tapi catatan ini bukanlah mengenai hal itu. Dari
perbincangan itu, saya menangkap kenyataan bahwa kebijaksanaan
infrastruktur telekomunikasi data kita bukan hanya menyusahkan rakyat
karena menghasilkan biaya yang (sangat) tinggi namun pada akhirnya
memakan pihak pemerintah juga si pembuat kebijakan.
Mengapa
saya katakan seperti itu? Begini, lembaga yang di kelola perwira tinggi
tersebut ingin mengkoneksikan banyak titik penting yang perlu bagi
kelancaran tugas lembaga tersebut. Tapi kelihatannya keinginan beliau
terhalang oleh mahalnya biaya koneksi tersebut. Yang lebih menyedihkan
adalah: ketika permintaan koneksi data tersebut adalah nyata untuk
kepentingan negara dan isinya, tetap saja tidak ada solusi yang
tersedia.
Mahalnya koneksi tersebut bahkan sudah sampai pada
tahap yang membahayakan, karena yang terjadi adalah: Bahkan lembaga
pemerintah pun akhirnya terbelenggu oleh mahalnya biaya komunikasi
data, sehingga sebuah lembaga yang tugasnya (sangat) penting bagi
negara ini harus “pontang panting” demi sebuah koneksi data.
Kebijaksanaan
infrastruktur komunikasi data harus segera direvisi dan dipertimbangkan
fungsinya bagi pencerdasan bangsa dan kepentingan negara lainnya.
Menghambat komunikasi melalui biaya (sangat) mahal sama saja membiarkan
bangsa ini tenggelam dalam keterbatasan informasi dan pada akhirnya
menghalangi kemajuan dan kemampuan bangsa ini dalam menghadapi
tantangan tantangan zaman dan masa depan demi sebuah angka keuntungan
yang sebagian (besar?) malah jatuh ke pihak asing.
Jakarta, 14 April 2006
